-->

Inilah Bukti-bukti Kejanggalan Pemanggilan Anies

- November 18, 2020


Pemanggilan Anies Baswedan oleh Direskrimum Polda Metro tidak wajar dan lebih sarat muatan politis. UTAS


1. Sejak awal Pemerintahan Jokowi pilih kebijakan lunak dlm menangani Pandemi Covid-19. Maka UU Karantina Kesehatan tak sepenuhnya diberlakukan. Tak ada karantina wilayah, walaupun byk daerah sejak awal minta Karantina Wilayah agar wabah tak menyebar. Jakarta tmsk yg ingin ketat.


2. Alih-alih menjalankan UU Karantina Kesehatan sepenuhnya, Pemerintahan Jokowi lebih memilih menjalankan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dg mengeluarkan PP 21 th 2020. Ya sudah karena kebijakannya memang lunak, daerah mengikuti. Termasuk Jakarta.


3. Mendapat persetujuan Menkes, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan PSBB dengan menurunkan ketentuan turunannya yaitu Peraturan Gubernur no 380 th 2020 tetang Pemberlakukan PSBB dan sementara petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Pergub no 33 th 2020. Pemprov DKI proaktif.


4. PSBB itu menurut UU Karantina Kesehatan hy mengatur 3 syarat minimal: Peliburan sekolah & tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan, Pembatasan kegiatan di tempat/ fasilitas umum. Aturan Pemprov DKI jauh lebih ketat. Mengapa? Krn Anies sangat peduli dg keselamatan warganya.


5. Masih ingat seberapa byk yg dilakukan Anies menanggulangi Covid-19? Berikut ada yg mendokumentasikan kebijakan progresifnya padahal masih di awal pandemi. 





6. Untuk melihat perkembangan Jakarta menanggulangi wabah Covid-19, kita bisa cek secara urut waktu kebijakan2 yg diambil di web corona jakarta (Corona.jakarta.go.id). Ada jg perkembangan kasus hari ke hari. Progresif & transparan. Shg publik bs tenang krn tahu keadaan. 


7. Semua protokol detail PSBB ada dlm Pergub 33 th 2020 ttg Pelaksanaan PSBB. Tiap org wajib pakai masker. Kegiatan sekolah, bekerja di tempat kerja, ibadah di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, pergerakan orang dg moda. Semua dibatasi.


8. Jakarta paling progresif lakukan testing, 3 sampai 4 kali jumlah standar yg dipersyaratkan oleh WHO. Seluruh Indonesia hy 5 provinsi yg penuhi syarat, Jakarta yg pertama. Sempat jd satu2nya provinsi yg sesuai standar.  


9. Jakarta jg selalu well prepared. Koordinasi antar RS bagus, ada sistem informasi dibangun. Maka tak pernah alami kejadian fasilitas kesehatan kelimpungan tak bs menampung pasien. Leadership Anies membuat kebijakan PSBB Pemprov DKI sll obyektif, dg pertimbangkan masukan ahli.


10. Saat ini kasus Covid di Jakarta lbh terkendali dg grafik mendatar. Mk Pemprov DKI Jakarta terapkan kebijakan PSBB transisi sampai dg 22 November dg protokol yg lebih longgar. 



11. Pelaksanaan PSBB Transisi diatur dg Pergub 79 th 2020 ttg Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi. Kegiatan ibadah dibatasi 50% kapasitas, hrs terapkan protokol kesehatan, pengukuran suhu tubuh, jaga jarak fisik minimal 1 m antar pengguna tempat ibadah, disinfeksi. 


12. Pd masa PSBB Transisi kegiatan kumpul di tempat/ fasilitas umum dibolehkan dg pembatasan. Pengunjung dibatasi 50% dr kapasitas. Pengunjung wajib pakai masker. Sediakan sarana cuci tangan. Mengatur waktu kunjungan. Pembatasan interaksi fisik dg jarak min 1 antar pengunjung. 


13. Tentang 3 acara Habib Rizieq yg dipersoalkan - penyambutan di Petamburan, Maulid Nabi, Acara Pernikahan - scr ketentuan PSBB transisi memang boleh diselenggarakan TAPI dg pembatasan. Kapasitas separuh, jaga jarak, pakai masker dll spt ketetuan di atas.


14. Kalau soal ijin atau tidak, itu harus cek ke Kepolisian apakah ada pemberitahuan penyelenggaraan keramaian karena itu ranah Polisi. Yg jd ranah Pemprov DKI adalah memastikan acara keramaian/ ibadah sesuai protokol yg ditentukan dlm Pergub 79 th 2020 ttg PSBB Transisi.


15. Pemprov DKI sudah bertindak proaktif. Tahu akan ada keramaian di acara Habib Rizieq, Walikota sgr beri surat peringatan. Cek di mana tempat di Indonesia, ada nggak Kepala Daerah lain yg berbuat sama, beri surat peringatan utk antisipasi kampanye pilkada/ acara kerumunan lain. 


16. Saat acara, 200 petugas Satpol PP DKI diterjunkan mengawasi & menertibkan jika ada pelanggaran. Menunjukkan keseriusan Pemprov DKI lakukan antisipasi. 


17. Ketika ditemui pelanggaran sanksi dijatuhkan. Panitia Penyelenggara Habib Rizieq didenda maksimal yg ditentukan Peraturan Gubernur, Rp 50 jt. Langkah yg diapresiasi ol Pak Doni sbg Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid Pusat. 


18. Ada yg tanya, mgp tak dibubarkan? Hy 200 petugas tak mgk bubarkan ribuan massa. Apalg ada kemungkinan risiko konflik sosial lbh bsr jk dilakukan. Hal sama jd pertimbangan pd acara penutupan McD Sarinah & rentetan demonstrasi UU Cipta Kerja di Jkt kemarin. Lebih pilih konflik?


19. Kalau mau fair, berapa byk kampanye pilkada yg langgar protokol kesehatan? Langgar UU Karantina Kesehatan. Apakah diberi sanksi, apakah Kepala Daerahnya dipanggil polisi? Disitu kita jadi merasa Jakarta diperlakukan lain.


20. Kemarin Gubernur Jakarta dipanggil Direskrimum Polda Metro. Surat dilayangkan kemarin, diminta dtg hari ini. Kurang dr 1 hari. Secara formal surat ini cacat, sebab KUHAP Psl 227 menentukan bhw segala jenis pemberitahan/ surat panggilan minimum 3 hari sebelumnya. 


21. Selain soal waktu, ada yg tak wajar krn surat ditujukan kpd Anies Baswedan, dg jabatan yg hy dlm kurung. Kenapa seolah yg dipanggil adalah Anies Baswedan sbg Pribadi padahal ia menjalankan tugas dlm kapasitasnya sbg gubernur.


22. Panggilan Polisi nyatakan ttg dugaan pidana tak patuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan & menghalang2i penyelenggara kekarantinaan kesehatan, shg sebabkan kedaruratan kesehatan masy. Mengacu pd UU Kekarantinaan Kesehatan & psl 216 KUHP. Tak jelas ABW dipanggil sbg apa.


23. Kl soal dugaan tak patuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, yg jd target harusnya panitia acara. Contoh lainnya Wakil DPR Tegal, jd tersangka krn jd penyelenggara acara dangdut. Anies jelas bukan panitia acara, kok dipanggil. 


24. Kl soalnya adl menghalangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan, shg sebabkan kedaruratan kesehatan masy. Anies melalui Satpol PP malah sbg penyelenggara kekarantinaan kesehatan, tegakkan aturan, shg smp pd pemberian sanksi ktk ada pelanggaran. Jgn main2, publik tdk bodoh.


25. Soal pidana maksimal 1 th dlm UU Karantina Kesehatan hy utk pelanggar protokol & utk org yg menghalangi. Anies Baswedan jelas tak masuk dua-duanya. Ia bukan panitia penyelenggara, ia tak halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maka pemanggilan polisi ini absurd.


26. UU Karantina Kesehatan itu berlaku lgs utk yg belum ada aturan turunannya. Kita ada aturan PP PSBB, ada aturan Menteri, & Jakarta sdh ada aturan turunan dlm bentuk Pergub. Penyelenggaraan protokol beserta sanksinya telah diatur. Sdh dijalankan. Kenapa msk lg ke pidana UUKK?


27. Disitulah kita merasa bhw pemanggilan Anies Baswedan tak wajar & lbh sarat unsur politisnya. Mudah2an tidak benar. Sebab jika benar demikian, langkah polisi ini justru akan memancing segregasi & konflik sosial politik yg makin lebar. Tak menguntungkan buat legacy Pak Jokowi.


28. Baiknya pemerintahan dijalankan scr profesional, hukum dijalankan obyektif, tanpa didorong unsur politis. Sbb tak hanya Jokowi yg rugi dlm catatan sejarah nnt, yg  paling kasihan rakyat jelata. Energi yg harusnya dipakai utk melayani warga, terkuras utk politicking belaka.


-- Tatak Ujiyati 



Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search