-->

PDIP Sarankan Monas Diambil Alih Setneg, Jawaban PKS Menohok

- November 07, 2020


Fraksi PDIP DKI Jakarta setuju Monas disertifikasi atas nama Sekretariat Negara (Setneg) daripada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

PDIP menyarankan Monas diambil alih Setneg. Ia melihat segi historis dan kawasan Monas yang dekat dengan Istana Negara yang dikelola oleh Setneg.

"Karena menyangkut Monas kita ketahui semua otoritas Monas ini ada di Setneg, apalagi Monas dalam kesejarahan ternyata adalah satu yang tidak bisa dipisahkan dengan istana dan MPR. Dan Semua tindakan dan perbuatan yang ada di Monas harus persetujuan Setneg," ucap Penasihan Fraksi PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, Jumat (6/11/2020).

"Untuk menjaga nilai historis kawasan itu saya lebih condong atasnama Setneg," ucapnya.

Sertifikasi tanah Monas, kata dia, penting sebagai kepastian hukum. Sehingga sertifikasi Monas harus segera selesai.

"Soal sertifikasi, kita setuju tanah semua aset harus ada alas hukum yang kuat yaitu sertifikat," ujarnya.

Pernyataan tersebut mendapatkan respons dari politisi PKS Jazuli Juwaini.

"Selama ini monas sudah dirawat dengan baik oleh Pemprov DKI, apa alasan ambil alihnya?" tanya Jazuli menohok.

Sebelumnya, diberitakan KPK menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta terkait upaya sertifikasi tanah Monas. KPK ikut memantau perkembangan sertifikasi Monas di mana ada perbedaan antara Setneg dan Pemprov DKI.


"Bagi KPK, intinya adalah bahwa aset tanah negara, termasuk tanah Monas, harus dikuasai oleh negara. Jangan sampai aset negara dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, fokusnya adalah agar ada percepatan sertifikasi aset, sehingga aset dapat diselamatkan dan dikelola oleh negara," kata penanggung jawab Satgas Wilayah II KPK Basuki Haryono, dalam keterangannya, Kamis (5/11).

Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search