-->

Pemerintah Nilai Tak Ada Istilah Mengkriminalisasi Ulama

- November 13, 2020


Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menolak disebut pemerintah mengkriminalisasi ulama. 

Ia mengaku bingung dengan istilah itu. Hal tersebut dikatakan Moeldoko untuk merespons pernyataan Habib Rizieq Shihab terkait syarat rekonsiliasi.

"Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu, dan kita tidak mau," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Ia melihat istilah 'kriminalisasi ulama' digunakan untuk membangun emosi publik. Karenanya, ia membantah bila pemerintah dicap seperti itu.

"Nah kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada negara semena-mena," jelas dia.


Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan terhadap mereka yang salah. Jika terus dibiarkan maka akan kacau balau.


"Tetapi negara juga harus menegakkan aturan melalui law enforcement, kalo nggak kacau balau kan," tandas Moeldoko.

Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search