-->

Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Rp 2 M dari Bansos

- Maret 10, 2021


Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Ahmad Suyuti diduga menerima uang senilai Rp 2 miliar terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. 

Hal ini diungkap Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono saat bersaksi dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Azis mengonfirmasi soal aliran uang fee bansos. Uang senilai Rp 2 miliar itu diberikan Matheus Joko Santoso yang juga PPK Kemensos di Bandara Halim Perdanakusuma, saat hendak kunjungan kerja ke Semarang.

“Di sana bertemu Ketua DPC PDIP dari Semarang, dari Kendal, yang saya tahu dari Kendal,” kata Adi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).

Lantas Jaksa mengonfirmasi, uang senilai Rp 2 miliar itu apa diberikan kepada Ahmad Suyuti yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal.

“Apa diberikan ke Ahmad Suyuti?,” telisik Jaksa.

“Saya tidak tahu dalam proses penyerahan di situ. Tugas saya hanya menyerahkan,” ungkap Adi.

Meski demikian, belakangan Adi mengetahui uang miliaran rupiah itu untuk Ahmad Suyuti. Diduga penyerahan uang itu atas perintah Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos).

“Secara persis saya tidak tahu, hanya pak Menteri kan dapilnya Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga,” ujar Adi.

Dalam persidangan, Adi mengaku pernah bertemu secara langsung oleh Suyuti saat menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam pertemuannya itu, Suyuti disebut mengamini penerimaan uang dari staf khusus Menteri, bernama Kukuh.

“Saya pernah ketemu dengan Pak Suyuti saat istirahat di KPK, katanya yang menyerahkan uang itu Pak Kukuh (staf khusus menteri), tapi saya serahkan uang itu ke Pak Eko selaku ADC menteri,” beber Adi.

Dalam persidangan ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search