-->

Tak Dibahas Media, Eks Panasihat KPK Ini Ungkap "Sisi Gelap" Pembunuhan 6 Laskar

- April 14, 2021


Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, Abdullah Hehamahua mengatakan polisi sejatinya secara tidak langsung mengakui bahwa pembunuhan enam laskar FPI adalah pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut dikatakan Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dalam video yang diunggah akun Ustadz Demokrasi, Selasa (13/4/2021).

Abdullah menjelaskan, hal itu terindikasi sebagaimana pasal yang diterapkan polisi terhadap anggota Polda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara itu, tiga polisi dimaksud dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351.

“Kan pasal 351 penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Berarti Berati polisi tanpa sadar mengakui bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat, karena ada penganiayaan,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan temuan dan kesaksian keluarga dan orang saat memandikan jenazah laskar FPI yang menemukan adanya bekas luka diduga diakibatkan penganiayaan.

“Rata-rata dua peluru di dada kiri, jantung. Kemudian kemaluan disiksa, di belakang (punggung) bekas luka, lalu di sini (menunjuk) lengan kanan) bekar bakar,” kata Abdullah.

Karena itu ia menyesalkan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan sehingga menyatakan buka pelanggaran HAM berat.

“Harusnya Komnas HAM bisa melacak. Dalam pelanggaran HAM berat itu ada penganiayaan,” tegasnya.

Ia menganalogikan, saat empat laskar FPI berada di dalam mobil, sangat sulit untuk terjadi penganiayaan.

“Kalau nembak, iya logis,” tuturnya.

Hal itu pula yang membuatnya yakin bahwa penganiayaan tidak dilakukan di dalam mobil.

“Berarti penganiayaan, dan itu bukan di mobil tapi di tempat lain,” katanya.

Hal itu pula yang mendasarinya menarik kesimpulan bahwa rekomendasi Komnas HAM tidak realistis karena hanya menganggap peristiwa di Tol Jakarta Cikampek KM 50 bukan pelanggaran HAM berat.

“Karena rekmendasi Komnas HAM seperti itu, saya tidak tahan kemudian saya dan teman-teman lakukan ini. Lalu ajukan surat ke presiden untuk sampaikan data-data yang berbeda dengan Komnas HAM,” tandasnya.


Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search